Judi dan Minuman Keras di Mata Hindu

Judi dan Minuman Keras di Mata Hindu

Ditulis oleh Rāma Putra Īśvara di/pada 8 November 2010

Quantcast

Oṁ Swastyastu-Salam Kasih

Masalah judi adalah masalah yang menyangkut kehidupan masyarakat (walau tidak seluruhnya), dan jika tidak ditangani dengan serius akan dapat menimbulan berbagai masalah spiritual, sosial, keamanan baik untuk pribadi pelaku maupun berdampak kepada lingkungan sosial yang lebih luas. maka untuk itu saya mencoba mengetengahkan sabda Tuhan Yang Maha Esa dalam kitab suci Veda tentang judi (judian), sebagai berikut:

Akṣair mā dīvyaḥ kśimit kṛśasva vitte ramasva bahu manyamānaḥ, tatra gāvaḥ kitava tatra jaya tan me vicaśṭe savitāyamarya. Ṛgveda X.34.13.

(Wahai para penjudi, janganlah bermain judi, bajaklah tanahmu. Selalu puas dengan penghasilanmu, pikirkanlah itu cukup.Pertanianmenyediakan sapi-sapi bentinadan dengan itu istrimu tetap bahagia. Deva Savitā telah menasehatimu untuk berbuat demikian)

Jāyā tayate kitavasya hìnā mātā putrasya carataḥ kva svit, ṛṇāvā bibhyad dhanam icchamānaḥ anyeśām astam upa naktam eti. Ṛgveda X.34.10.

(Istri seorang penjudi yang mengembara mengalami penderitaanyang sangat menyedihkan, dan ibu seorang penjudi semacam itu dirundung penderitaan. Dia, yang dalam lilitan hutang dan kekurangan uang, memasuki rumah orang lain dengan diam-diam di malam hari)

Dvesti śva rūr apa jaya ruóaddhi na nathito vindate marîitāram, aśvasyeva jarato vasnyasya nāhaṁ vindāmi kitavasya bogam. Ṛgveda X.34.3.

(Ibu mertua membenci, istrinya menghindari dia, sementara pada waktu mengemis, tidak menemukan seorangpun yang berbelas kasihan. Istri penjudi itu berkata: “Sebagai seekor kuda tua yang tidak bermanfaat, kami sangat menderita menjadi istri seorang
penjudi”.

Lebih jauh di dalam Manavadharmaśāstra yang merupakan kompedium hukum Hindu, menyatakan:

Dyūtaṁ samaḥ vayaṁ caiva rāja rātrannivarayet, rājanta karaóa vetau dvau dośau pṛthivikśitam. Manavadharmaśāstra IX.221.

(Perjuadian dan pertaruhan supaya benar-benar dikeluarkan dari wilayah pemerintahannya, ke dua hal itu menyebabkan kehancuran negara dan generasi muda).

Prakaśaṁ etat taskaryam yad devanasama hvayau, tayornityaṁ pratighate nṛpatir yatna van bhavet. Manavadharmaśāstra IX.222.

(Perjudian dan pertaruhan menyebabkan pencurian, karena itu pemerintah harus menekan ke dua hal itu)

Apraṇibhiryat kriyate tal loke dyūtam ucchyate, praṇibhiḥ kriyate yāstu
na vijñeyaḥ sāmahvayaḥ.
Manavadharmaśāstra IX.223.

(Kalau barang-barang tak berjiwa yang dipakai pertaruhan sebagai uang,
hal itu disebut perjudian, sedang bila yang dipakai adalah benda-benda
berjiwa untuk dipakai pertaruhan, hal itu disebut pertaruhan).

Dyūtaṁ sāmahvayaṁ caiva yaḥ kūryat karayate va, tansarvan ghatayed rājaśudramś ca dvija linggi. Manavadharmaśāstra IX.224.

(Hendaknya pemerintah menghukum badanniah semua yang berjudi dan bertaruh atau mengusahakan kesempatan untuk itu, seperti seorang pekerja yang memperlihatkan dirinya (menggunakan atribut) seorang pandita)

Kitavān kuśìlavān kruran paśandasthaṁśca manavan,vikramaśṭhanañca undikaṁś ca kśipram nirvāśayetprat. Manavadharmaśāstra IX.225.

(Penjudi-penjudi, penari-penari dan penyanyi-penyanyi (erotis?), orang- orang yang kejam, orang-orang bermasalah di kota, mereka yang menja- lankan pekerjaan terlarang dan penjual-penjual minuman keras, hendak- nya supaya dijauhkan dari kota (oleh pemerintah) sesegera mungkin).

Eta raśṭre vartamana rajñaḥ pracchannataskaraḥ, vikarma kriyaya nityam bhadante bhadrikaḥ prajāḥ. Manavadharmaśāstra IX.226.

(Bilamana mereka yang seperti itu yang merupakan pencuri terselubung, bermukim di wilayah negara, maka cepat-lambat, akan mengganggu penduduk dengan kebiasaannya yang baik dengan cara kebiasaannya yang buruk).
Dyūtam etat pūra kalpe dṛśtaṁ vairakaraṁ mahat, tasmād dyūtaṁ na seveta
hasyartham api buddhimān
. Manavadharmaśāstra IX.227.

Di dalam jaman ini, keburukan judi itu telah nampak, menyebabkan timbulnya permusuhan. Oleh karena itu, orang-orang yang baik harus menjauhi kebiasaan-kebiasaan ini,walaupun untuk kesenangan (hiburan).

Memperhatikan terjemahan dari kitab Manavadharmaśāstra IX.223-227 tersebut, dan juga dalam berbagai kitab hukum Hindu yang lain, maka sesungguhnya pemerintah berkewajiban untuk melarang berkembangnya judi atau judian di wilayah pemerintahan masing-masing, dengan demikian ketentraman masyarakat akan dapat diwujudkan.

Di Bali judian dalam bentuk sabungan ayam, sejak jaman Bali Kuno (abad ke 8 Masehi) telah dikenal. Penjelasan tersebut dapat dijumpai dalam prasasto Sukawana A.I, berangka tahun 804 Śaka (882 M), pada prasasti itu dikenal dengan istilah “blindarah”. Pada prasastri Abang A berangka tahun 933 Śaka (1011 M) disebutkan tiga “sehet” (makantang tlung prahatan) dan tidak perlu minta ijin kepada pemerintah. Selanjutnya pada prasasti Batuan tahun 944 Śaka (1022 M) disebutkan bila mengadu ayam di tempat suci, tiga sehet tidak dikenakan pajak (I B.Purwita, 1978: 9). Namun kini di lingkungan masyarakat Bali telah terjadi pergeseran dari ritual yang bersifat sakral, berubah menjadi judi dengan dalih “tabuh rah”.

Mengantisipasi penyimpangan pelaksanaan “tabuh rah”, menjadi sabungan ayam (judian), Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat melalui beberapa kali seminar kesatuan tafsir terhadap aspek-aspek agama Hindu, dengan melibatkan berbagai pakar, menetapkan pelaksanaan “tabuh rah” dalam rangkaian Bhuta Yajña, sebagai berikut:

1. Tabuh Rah dilaksanakan dengan Panyambleh (anetak gulu ayam) disertai dengan upakara Yajña (sesajen).

2. Tabuh Rah dalam bentuk “perang sata” (adu ayam) adalah satu “dṛśta” (tradisi)yang berlaku di masyarakat yang pelaksanaannya dapat diganti dengan “penyambleh”.

3. Apabila dilakukan dengan “Perang Sata” (adu ayam), harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Upacara yang boleh disertai “Perang sata” adalah upacara Bhuta Yajña sebagai
berikut:

a) Caru Panca Kelud (Panca Sanak Madurgha).

b) Caru Rsi Ghana

c) Caru Balik Sumpah

d) Tawur Agung

e) Tawur Labuh gentuh

f) Tawur Panca Walikrama

g) Tawur Ekadasa Rudra

b. Pelaksanaannya dilakukan di tempat upacara pada saat mengakhiri upacara tersebut.

c. Diiringi dengan “adu tingkih” (kemiri), adu pangi, adu telur, adu kelapa, dilengkapi andel-andel serta upakaranya.]

d. Pelaksananya adalah Sang Yajamana (yang mempersembahkan upacara) dengan berbusana pakaian upacara sembahyang.

e. Perang sata maksimal dilakukan “Tlung Prahatan” (3 sehet) , tidak disertai taruhan.

4. Selain ketentuan butir 1,2,3 di atas, merupakan suatu penyimpangan.
Kenyataan di masyarakat dan di umat Hindu khususnya, keputusan-keputusan atau ketetapan-ketetapan PHDI belum luas disosialisasikan dan bahkan dengan dalih untuk pembangunan pura, dana punia melalui pungutan karcis masuk dan sebagainya, maka hasil yang diperoleh dari melaksanakan judian tidaklah patut untuk dipersembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, para dewata dan leluhur. Bila alasan dengan “tajen” gampang mengumpulkan dana dan bila hal ini dikaji secara mendalam sesungguhnya merupakan kerugian besar dalam pembinaan dan pembangunan mental spiritual. Judian mengarahkan orang malas bekerja dan ingin menikmati sesuatu dengan gampangan. Bila judi berupa tajen kini nampak semakin merebak, maka merupakan kewajiban dari pemerintah dan lembaga sosial masyarakat (LSM) dan utamanya PHDI dan Kanwil Agama beserta aparat kepolisian untuk menegakkan hukum, khususnya undang-undang larangan judi di Indonesia. Pemerintah dan lembaga terkait wajib mencegah dan mengeliminir, memperkecil ruang lingkup dan mencegah berkembangnya judian tersebut.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas judi tidak dibenarkan oleh ajaran agama Hindu dan Undang-Undang Larangan Judi yang mesti ditegakkan di era reformasi ini, hemat kami Undang-Undang tersebut hendaknya benar-benar ditegakkan kembali oleh aparat.

Langkah-langkah kebijaksanaan

Apapun penyelesaian yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga yang terkait terhadap berbagai tantangan dan masalah tersebut di atas, akan dapat menimbulkan persepsi dan citra terhadap berbagai kebijaksanaan yang diambil. Persepsi atau citra itu, di satu sisi akan sangat positif memberikan motivasi meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat, di sisi yang lain, kebijaksanaan yang keliru, yang menyakitkan hati dan merugikan masyarakat, masyarakat akan bersikap negatif, dalam bentuknya yang sederhana adalah bersikap pasif dan apatis (ngekoh ngomong), dalam tindakan yang lebih keras berbentuk protes dan bahkan dapat terjadi berupa kerusuhan atau kebrutalan (ingat kasus AM Saefuddin).

Adapun langkah-langkah kebijaksanaan yang dapat dilakukan terhadap kebijaksanaan pembangunan yang dinilai positif oleh masyarakat, ditingkatkan dan dikembangkan terus, dan terhadap kebijaksaan yang dipandang merugikan atau yang menimbulkan kesenjangan, hendaknya segera diantisipasi, diupayakan jalan keluarnya dengan berbagai langkah strategis yang kiranya tepat untuk itu. Salah satu langkah strategis, telah pula kami sebutkan pada awal tulisan ini adalah partisipasi seluruh masyarakat. Strategi partisipasi masyarakat yang dapat diketengahkan, seperti diungkapkan oleh I Wayan Geria (1997) dalam kontek pelestarian budaya, kiranya sangat dekat dengan kebijaksanaan pengembangan Pariwisata Budaya di daerah Propinsi Bali, adalah 5 komponen strategis, yaitu:

1. Referensi, berupa perangkat lunak (perundang-undangan), baik berupa GBHN, UU, Perda (khususnya tentang Pariwisata Budaya yang berwawasan lingkungan dan budaya, dijiwai oleh agama Hindu) norma dan tradisi yang mendukung kebijaksanaan pembangunan.

2. Kelembagaan, yakni pemerintah bersama PHDI dan MPLA, LSM, maupun lembaga tradisional lainnya (desa adat, subak dll) hendaknya selalu dilibatkan sejak awal proses pengembangan kawasan pariwisata di daerah Bali, guna menghindari bersinggungannya kawasan suci dengan kawasan sekuler..

3. Sumber Daya Manusia (SDM), artinya SDM yang berkualitas sangat strategis. Berkualitas mencakup kualitas dalam wawasan, kualitas dalam disiplin keilmuan, kualitas dalam disiplin ketrampilan. Di samping itu, kualitas subyek tertentu, terkait langsung, juga diperlukan kualitas apresiasi khalayak, yaitu masyarakat secara menyeluruh yang pada gilirannya memberikan refleksi akan wawasan masyarakat yang bersangkutan.

4. Dana. Dana merupakan hal yang perlu mendapat perhatian, terutama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan hal ini telah terbukti, bahwa sumbangan dana sekecil apapun memberikan dampak yang lebih besar terhadap pembangunan

5. Manajemen. Strategi partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kebijaksanaan pembangunan sebagai fenomena kesisteman yang dinamik memerlukan dukungan manajemen yang andal sejak perencanaan, pelaksanaan, koordinasi dan evaluasi perlu digarap secara sistematis dan berkelanjutan.

Oṁ Śāntiḥ Śāntiḥ Śāntiḥ Oṁ

sumber : http://hukumhindu.wordpress.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s